Informasi Sidoarjo

Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo yang Kini Huni Kahuripan Nirwana Village Desa Jati, Tagih Janji Sertifikat Rumah

Permasalahan korban lumpur Lapindo tidak hanya pada masalah pembayaran ganti rugi. Korban lumpur yang memilih pembayaran cast and resetlement yang kini menghuni perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) di Desa Jati, Kecamatan Sidoarjo, juga masih bermasalah.
Sekitar 1.500 rumah yang ditempati korban lumpur hingga saat ini belum bersertifikat. Dalam pertemuannya dengan Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, perwakilan warga KNV meminta Pansus Lumpur memperjuangkan sertifikat yang belum dipegang warga. Janji dari PT Mutiara Masyhur Sejahtera (MMS), pengembang KNV belum terealisasi sejak rumah KNV ditempati pada 2008 silam. M Yahya, Perwakilan warga KNV mengatakan, sejak tahun itu, pihaknya dijanjikan bahwa MMS akan diberikan sertifikat paling lama enam bulan. Nyatanya,hingga saat ini sekitar 1.500 warga dibohongi. ”Ada sekitar 2 ribu warga korban lumpur yang menempati KNV, dan sekitar 1.500 yang belum menerima sertifikat,” ujar warga blok AA 5 ini. Dia mengungkapkan, beberapa kali warga meminta sertifikat tapi, tidak ada tanggapan. MMS beralasan masih mengalami masalah keuangan. Namun, yang dipersoalkan pembeli rumah baru di luar korban lumpur malah sudah diberikan sertifikat. ”KNV lebih mementingkan komersil daripada memenuhi kewajibannya memberikan sertifikat. Kita saat ini tidak memiliki rumah tetapi hanya menempatinya,” sesalnya.
Saat mendapatkan rumah di KNV, katanya, warga memang tidak menerima akta jual beli dari MMS. Karena keterdesakan kebutuhan rumah akibat semburan lumpur, warga sepakat memesan rumah di KNV karena usulan dari pihak Lapindo. Namun, justru saat ini sertifikat tidak kunjung diberikan. Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan akan memanggil MMS. Ia menegaskan pengembang harus bisa menjelaskan sertifikat yang belum diterima warga. ”Kita akan panggil MMS. Dinas terkait termasuk pihak desa hingga BPN sudah menjelaskan. Kuncinya memang di MMS,” kata politisi PKB ini. Sementara itu, sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan pemberian sertifikat dipasang oleh warga setempat di perum KNV. Mereka dengan tegas meminta agar pengembang tidak hanya mengumbar janji. Pada 2012 lalu warga juga pernah melakukan unjuk rasa dengan membuat tenda di depan perum KNV.
sumber: radar

Cuaca Panas, Petani Garbis Sidoarjo Meraup Untung Besar

Kholis hatinya sedang berbunga. Warga Kali Pecabean Kecamatan Candi ini sedang gembira karena panen garbisnya meraup untung. Saat cuaca dikeluhkan karena terlalu panas, sebaliknya ia mensyukuri cuaca ini. Sebab dengan kondisi panas seperti ini, hasil tanamannya mampu menghasilkan garbis dengan kualitas dan untung nomor satu. “Jika cuaca panas begini garbisnya besar-besar dan segar,” ucapnya ditemui siang.
Pria 60 tahun ini menuturkan hasil panen garbis sekarang mendekati sempurna. Sebab ukuran garbis terlihat besar. Berat masing garbis di kisaran empat sampai tujuh kilogram. Bahkan garbis yang umumnya dipanen setiap 55 hari bahkan lebih ini, dapat dipanen sebelum masa itu. Hal itu terjadi karena cuaca mendukung untuk bercocok tanam. Ia menuturkan dalam musim dan cuaca panas ini, omzet penjualannya juga semakin meningkat. “Untung kalau garbisnya bagus kayak gini bisa sampai tujuh kali lipat,” imbuhnya.
Harga garbis yang sedang naik sekarang ini juga menjadi dasar petani garbis untung besar. Sebab sekarang para tengkulak membayar garbis sebesar Rp 3.200 per kilo. Hal itu membuat omzet petani garbis melonjak drastis. “Saya modal Rp 5 juta bisa jadi uang Rp 35 juta, jadi modal bisa jadi tujuh kali lipat,” tegasnya. Karena itu ia menyebut di musim panen ini mendapatkan garbis lebih dari 2 ribu buah, padahal ia hanya menanam 2 ribu bibit. Hal itu terjadi dikarenakan satu tanaman dapat menghasilkan lebih dari satu buah. “Satu tanaman itu bisa menghasilkan tiga sampai empat buah karena cuacanya bagus,” imbuhnya. Suharto (47) juga petani garbis mengakui kenaikan omzetnya. Ia menjelaskan panen tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyatakan pula tahun ini kondisi fisik garbis hampir mendekati sempurna. Dari segi berat dan daunnya juga bagus. “Pastinya tahun ini jauh lebih besar dibanding tahun lalu,” papar dia. Ia menjelaskan kondisi seperti ini jarang sekali terjadi. Bahkan ia berani menyebutkan bahwa panen tahun ini adalah tahun pertama panen dengan kualitas garbis bagus dan harga jual garbis yang juga tinggi. “Kondisi ini sangat kami (petani, red) rindukan sejak lama. Allhamdulillah tahun ini terwujud,” terusnya.
sumber: radar

Konflik Internal Persida Sidoarjo Tak Kunjung Selesai, Sembilan Klub Anggota Ancam Mogok Ikuti Kompetisi Internal

Kompetisi internal Persida terancam selesai lebih cepat. Bukan karena pertandingannya dipercepat, namun karena konflik yang tak kunjung selesai. Sembilan klub divisi utama kompetisi internal Pangkab PSSI Sidoarjo ini mengancam untuk tidak mau melanjutkan kompetisi jika konflik internal Buaya Sakti dan Bligo Putra tidak segera diselesaikan. Mereka tidak ingin masalah dua klub tersebut berlarut-larut tentang penggunaan pemain yang dianggap tidak sah. “Sembilan klub sudah sepakat. Kalau tidak segera ada keputusan tentang konflik Buaya Sakti dan Bligo Putra maka kami tidak mau bertanding,” kata Soiril, manajer club Gelora Putra Delta mewakili sembilan klub lainnya. Soiril menilai penyelesaian konflik terlalu bertele-tele. Ketua Pengkab PSSI Jatim, Biqintorin Musa yang dihubungi mengakui Pandis baru terbentuk. Berdasarkan regulasi memiliki waktu selambat-lambatnya 14 hari untuk menyelesaikan sidang. “Harapan kami persoalan memang cepat selesai. Namun jangan dikejar-kejar, apalagi mungkin baru besok pihak yang bersengketa akan dilakukan pemanggilan karena pandis memang baru disahkan,” paparnya. Tentang ancaman boikot, Torin begitu mantan anggota DPRD Sidoarjo itu dipanggil, sebaiknya tidak terjadi.

Kawasan Lumpur Lapindo Sidoarjo Jadi Museum Geologi

Semburan lumpur panas sampai saat ini belum juga berhenti. Namun, sejumlah rencana sudah disiapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo (BPLS) agar kawasan lumpur bisa dimanfaatkan.

Salah satunya keinginan jangka panjang dengan menjadikan sebagian kawasan lumpur sebagai museum geologi. “Kami bekerjasama dengan konsultan memetakan kawasan lumpur itu nantinya bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Salah satunya untuk museum geologi,” ujar Humas BPLS Dwinanto Hesti Prasetyo.

Untuk memanfaatkan kawasan lumpur, lanjut pria yang akrab disapa Nanto itu, sudah dilakukan penelitian beberapa waktu lalu. Mulai dari bidang geologi, hidrologi, tata ruang hingga citra satelit. Hasilnya, kemudian dipaparkan dalam seminar studi pemanfaatan area terdampak lumpur di The Sun Hotel.

Nanto merinci, dari hasil studi sekira 1.100 hektar sebanyak 53 persen digunakan untuk ruang konservasi geologi. Kemudian 14 persen untuk ruang terbuka hijau, kolam tampung air lumpur 12 persen, ruang pengembangan pertanian dan penelitian 10 hektar. Bahkan, BPLS juga akan memanfaatkan ruang sisanya yang digunakan antara lain untuk museum geologi. “Museum rencananya dibangun di kawasan Ketapang, Tanggulangin,” ulasnya.

Potensi pemanfaatan area terdampak lumpur memang besar jika difungsikan dengan baik. Termasuk di kawasan Mindi, Kecamatan Porong yang juga akan dijadikan ruang terbuka hijau. Kawasan yang telah dibeli oleh pemerintah karena ikut masuk dalam wilayah ganti rugi itu masuk dalam prioritas pemanfaatan.

Khusus untuk museum, nantinya bisa diisi dengan berbagai temuan serta sejarah terjadinya semburan lumpur yang masih terjadi hingga saat ini. Luas kolam penampungan lumpur yang sudah mencapai 640 hektar ini serta bentuk penanganannya juga menjadi bahan untuk mengisi museum nantinya.

Hasil kajian BPLS dan konsultan itu nantinya akan diusulkan ke pemerintah pusat agar nantinya bisa ditindaklanjuti sebagai tata ruang. Namun, dalam kajian tersebut BPLS tetap memilah kawasan yang suah dibeli Lapindo dan dibeli pemerintah. ” Kalau areal 640 hektar yang dibeli Lapindo itu untuk kolam lumpur,” jelas Nanto.
sumber: okezone

Korban Penipuan Berkedok Investasi Oleh Seorang Dokter RSUD Sidoarjo Tak Hanya Pegawai Rumah Sakit

Korban penipuan berkedok investasi pembelian sapi perah yang dilakukan dokter TG tidak hanya dokter, perawat, bidan dan staf RSUD saja.

PNS yang bekerja di lingkungan Pemprov Jatim atau PNS lain juga banyak yang tertipu.

Selain itu, kabar investasi yang sangat menjanjikan karena tiap bulan mendapat 10 persen dari nilai yang ditambang berkembang dari mulut ke mulut antara PNS satu ke PNS lain.

“Relasi dr TG cukup banyak sehingga mudah menjaring investor untuk menanamkan modalnya,” tutur salah seorang pegawai RSUD yang tak mau disebut namanya, Jumat (25/20/2013).

Sebelumnya, puluhan dokter, perawat, bidan dan staf RSUD Sidoarjo menjadi korban penipuan berkedok investasi pembelian sapi perah.

Total uang investasi yang tidak kembali mencapai Rp 8 miliar karena korban menanam uang mulai Rp 15 juta sampai Rp 400 juta.

Korban penipuan investasi, mayoritas utang ke bank untuk ditanamkan pada dr TG.

Mereka berani utang bank karena status korban sebagai PNS sehingga mudah berurusan dengan bank.

Korban yang utang ke bank pertimbangannya dari hasil investasi sebesar 10 persen dari nilai uang yang ditanam bisa dipakai nyicil bank.

Rata-rata mereka yang menjadi korban investasi Rp 20 juta sampai ratusan juta.

Ketika persoalan menjadi ramai, korban yang ada di lingkungan RSUD minta pertanggungjawaban kenapa bisa macet.

Namun Tommy saat itu mengaku jika yang menjalankan bisnis itu bukan dirinya tetapi adiknya.

Sementara itu, dr TG yang dihubungi via ponsel ada nada sambungnya tapi tidak diangkat.

Kasat Reskrim Polres Sidoarjo, AKP Ronny Setyadi, menjelaskan pihaknya masih memeriksa saksi dan dr TG untuk mengungkap invetasi pembelian sapi perah yang dilaporkan korbannya.
sumber: Tribunnews

MA Perberat Hukuman Tommy Hindratno, Pegawai Pajak Sidoarjo Dari 3 Tahun 6 Bulan Jadi 10 Tahun

Sepak terjang Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam memutus perkara-perkara hukum yang ditanganinya memberikan rasa lega kepada kita bahwa hukum dan keadilan masih akan tegak di Bumi Pertiwi ini. Artidjo layak dan sepantasnya kita berikan apresiasi di tengah cuaca penegakan hukum dan keadilan di negeri ini yang tengah digelayuti awan mendung kegelapan dan kemuraman akibat perilaku dursila sementara insan penegak hukum yang melacurkan profesinya, korup, memperdagangkan hukum dan keadilan, dan mengkhianati sumpah jabatan serta amanat rakyat.

Artidjo yang Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA), dikenal konsisten dengan sikapnya yang zero tolerance terhadap kejahatan korupsi, pencucian uang, dan narkoba. Paling anyar, misalnya, Senin (21/10) lalu, ia bersama Hakim Agung Sri Murwahuni dan Suryajaya, memperberat hukuman terdakwa kasus psikotropika dari 1 tahun menjadi 20 tahun penjara. Adalah Ananta Lianggara alias Alung yang oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dihukum 1 tahun penjara karena tidak melaporkan penyalahgunaan psikotropika yang dilakukannya. Ia dinyatakan melanggar Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Di tingkat kasasilah, Alung dihukum 20 tahun penjara.

Menengok ke belakang, pada 1 Oktober lalu, Artidjo bersama Hakim Agung MS Lumme dan Mohammad Askin membuat putusan yang menaikkan hukuman terhadap pelaku korupsi dan pencucian uang hingga tiga kali lipat lebih berat dibanding putusan pengadilan tingkat pertama. Itu terjadi pada perkara Tommy Hindratno dan perkara Zen Umar. MA memperberat hukuman Tommy Hindratno, pegawai pajak pada Kantor Pajak Sidoarjo, dari 3 tahun 6 bulan menjadi 10 tahun. Pada saat yang sama, MA juga memperberat hukuman Zen Umar, Direktur PT Terang Kita atau PT Tranka Kabel, dari 5 tahun menjadi 15 tahun.

Pada 9 Oktober, MA memperberat hukuman untuk terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang di PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Majelis kasasi yang dipimpin oleh Artidjo dengan hakim anggota MS Lumme dan Mohammad Askin menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara untuk Zulfan Lubis, mantan Kepala Divisi Investasi Askrindo. Vonis ini lebih berat dua kali lipat dibanding putusan banding, yang menghukum Zulfan dengan 7 tahun penjara. Putusan kasasi juga menjatuhkan pidana tambahan berupa denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan dan pembayaran uang pengganti senilai Rp 796,38 juta subsider enam bulan kurungan. Putusan MA itu membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan. Putusan itu pun membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menghukum Zulfan dengan pidana 7 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider empat bulan kurungan.

Pada 2006, Artidjo tercatat sebagai anggota majelis perkara pembunuhan aktivis HAM Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto. Majelis kasasi yang diketuai oleh Iskandar Kamil (Ketua Muda Pidana MA ketika itu) menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara karena hanya terbukti bersalah membuat surat tugas palsu. Artidjo mengajukan dissenting opinion (DO) atau pendapat berbeda. Belakangan, Pollycarpus dihukum 20 tahun penjara oleh majelis PK yang diketuai oleh Bagir Manan. Artidjo juga tercatat mengajukan DO pada perkara PK Misbakhun. Artidjo memperberat hukuman Anggodo Widjojo dari 5 tahun menjadi 10 tahun (diputus Artidjo bersama dengan Suryajaya, Abdul Latief, Krisna Harahap, dan MS Lumme), dan perkara mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dalam perkara suap Rp 4,6 miliar dari 4 tahun 10 bulan menjadi 7 tahun (diputus Artidjo dengan Mochammad Asikin dan MS Lumme).

Putusan-putusan itu menjadi semacam oase yang mampu menghidupkan harapan akan keadilan. Putusan itu selayaknya menjadi preseden yang baik untuk menghukum mereka yang terlibat kasus korupsi dan pencucian uang dan dapat dijadikan acuan oleh peradilan-peradilan di tingkatan di bawah MA. Kita berharap, langkah-langkah yang ditunjukkan Artidjo itu menginspirasi dan diikuti oleh para penegak hukum lainnya, sehingga Artidjo yang mantan Direktur LBH Yogyakarta itu tidak sendirian.

Memberi hukuman maksimal terhadap pelaku kejahatan laten yang dapat merobohkan sendi-sendi republik ini seperti korupsi, pencucian uang dan narkoba, harus menjadi keniscayaan. Pemberian hukuman maksimal terhadap pelaku kejahatan demi efek jera akan memberikan kepercayaan kepada rakyat bahwa negeri ini benar-benar negara hukum, di mana hukum sungguh-sungguh ditegakkan dengan prinsip equality before the law.
sumber: suarakarya

Ada Banyak Tower Seluler Ilegal di Sidoarjo

Banyaknya tower telepon selular yang berdiri di Kabupaten Sidoarjo, menyisakan masalah tersendiri. Karena dari total sekitar 427 tower telpon selular yang ada di Sidoarjo, hanya sekitar 200 tower yang memiliki ijin pendirian. Sementara sisanya masih belum memiliki ijin alias ilegal. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki perda terkait hal ini, namun hingga saat ini masih banyak tower ilegal yang tetap dibiarkan berdiri, Jum’at, 25/10/2013.

Sebanyak 427 tower selular berdiri di Kabupaten Sidoarjo. Dari total tersebut, hanya sekitar 200 tower selular yang sudah mengantongi ijin, sementara yang lainnya masih belum memiliki ijin alias ilegal. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk menertibkan keberadaan tower ilegal ini. Namun, masih tetap saja masih banyak tower yang berdiri tanpa mengantongi syrat ijin.

Menurut sekretaris komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, Warih Andono, “dewan telah mengeluarkan peraturan daerah nomer 3 tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Sidoarjo, namun meski demikian pelaksanaanya menurutnya masih belum maksimal.”

Lanjut Warih, “oleh karena itu, pemerintah Kabupaten seharusnya lebih tegas terhadap berdirinya tower ilegal di kabupaten Sidoarjo. Karena pemerintah telah memiliki aturan sendiri yang harus dilaksanakan.” Terkait ijin pendirian tower, Reddy Kusuma selaku sekretaris badan perijinan dan pelayanan terpadu Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan, “masalah tersebut merupakan kewenangan dinas perhubungan Sidoarjo. Karena menurutnya badan perijinan baru akan memberikan ijin pendirian tower jika ada rekomendasi klarifikasi dari dinas perhubungan.”

“Oleh karena itu, badan perijinan dan pelayanan terpadu di Sidoarjo tidak mau disalahkan jika sekarang banyak berdiri tower dikabupaten Sidoarjo, sebab kewenangan pemberian ijin tersebut bermula dari rekom yang ada di dinas perhubungan”, terang Reddy. Namun, hal tersebut dibantah oleh dinas perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Husni Thamrin. Kadishub Sidoarjo, menegaskan dinas perhubungan memang memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi sell planing awal sebelum ijin pendirian tower tersebut didirikan, namun ketika klarifikasi itu dilakukan, pegawai dari badan perijinan juga ikut dalam proses tersebut. “Apalagi yang bisa mengeluarkan ijin mendirikan bangunan dan gangguan hanyalah badan perijinan, sehingga menurutnya justru yang memiliki peran dalam ijin pendirian tersebut adalah badan perijinan bukan dinas perhubungan”, cetus Thamrin.

Sementara itu terkait kewenangan untuk melakukan penertiban tower ilegal, dinas perhubungan mengaku itu memang menjadi kewenangannya, dan dirinya sudah sering mengirimkan surat teguran terhadap beberapa tower yang ilegal, namun untuk pelaksanaan eksekusinya semuanya diserahkan kepada satpol pp yang merupakan penegak aturan perda.

Sementara itu tower yang masih bermasalah dalam proses perijinan namun sudah dibangun antara lain, tower seluler milik PT. Tower Bersama yang ada di desa Siwalanpanji buduran dan tower milik PT. HJPT yang berdiri di desa Sugih Waras kecamatan Candi. Dua tower seluler tersebut menurut Mas Andi dari dinas perhubungan Sidoarjo sudah diberi peringatan secara tertulis agar berhenti operasional sebelum ijin-ijinnya selesai diurus. “Dishub sudah memberikan surat peringatan secara tertulis kepada para pemilik tower yang ijinnya masih bermasalah, dan dalam isi surat itu kita (dishub) sampaikan agar berhenti mengoperasionalkan sementara tower selluler miliknya sebelum ijinnya beres”, terang Mas Andi.

Tower milik PT. Tower Bersama dan milik PT. HJPT merupakan dua dari ratusan tower yang diduga tidak memiliki ijin atau bermasalah. Tower ini diduga sudah mengoperasionalkan tower selulernya meskipun tidak mengantongi ijin. Akibatnya pemerintah Kabupaten Sidoarjo diduga merugi ratusan juta rupiah akibat kecolongan terhadap dibangunnya tower selluler tanpa ijin tersebut. Mengenai nilai kerugian Pemkot akibat banyaknya tower tidak memiliki IMB, menurut Agus Imam, diperkirakan mencapai Rp 11 miliar. Nilai kerugian tersebut berasal dari sekitar 455 tower tidak memiliki IMB yang biaya pengurusanya mencapai sekitar Rp 25 juta per tower. Nilai kerugian itu dalam perkiraan terkecil, karena biaya pengurusan IMB untuk tower ukuran besar biayanya diatas Rp 25 juta.

“Kerugian ditaksir apabila merujuk pada biaya (IMB) pendirian tower seluler di wilayah Surabaya, untuk tower seluler ukuran kecil biaya ijinnya sebesar Rp. 25 juta, dan tower seluler dengan ukuran lebih besar biaya ijinnya lebih dari Rp. 25 juta rupiah. Apabila mengacu pada angka biaya dari pemkot Surabaya tersebut, maka diperkirakan minimal kerugian pemkab Sidoarjo sebesar Rp. 25 juta dikali sekitar 200 an tower seluler, jumlahnya sekitar Rp. 5 milyar kebocoran dana pemasukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo akibat dari 200 an tower seluler yang diduga belum mengantongi ijin. Mengenai hal ini, Surabaya Pagi mengkonfirmasi Dinas Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 141 Sidoarjo, melalui Joko Santoso selaku Kepala BPPT.

Menurut Joko melalui jawaban sms yang diterima surabaya pagi, proses perijinan mendirikan bangunan tower seluler dimulai dari mengurus sell plan (selluler plan). Klarifikasi konstruksi ke dinas perhubungan dan mengurus ukl upl, asuransi, imb. Sedangkan biaya tidak ada namun ada retribusi yang harus dibayar oleh pemilik tower seluler. Namun, mengenai retribusi Joko enggan menyampaikan berapa retribusi yang harus dibayar untuk setiap pendirian tower seluler.
sumber: surabayapagi

Bea Cukai Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo Kembali Gagalkan Penyelundupan Sabu-Sabu 1 KG

Bea Cukai (BC) Juanda berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu seberat satu kilogram di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timu, Jumatr.

Kepala Bea Cukai Juanda Iwan Heriawan di Sidoarjo, saat dikonfirmasi, mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut dibawa oleh tersangka YL yang berkewarganegaraan China.

“Saat itu, pelaku sedang menumpang pesawat Eva Air dengan nomor penerbangan BR 231 rute Taipei – Surabaya,” katanya.

sabu indra_25102013124506

Ia mengemukakan, modus operandi yang digunakan oleh pelaku masih tergolong sederhana yaitu menyembunyikan sabu-sabu tersebut di dalam koper yang dibawanya.

“Atas hasil penangkapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti sabu-sabu dengan berat satu kilogram dengan nilai sekitar Rp1,3 miliar,” katanya.

Ia mengatakan, kronologis penangkapan tersebut bermula dari kecurigaan petugas terhadap bagasi penumpang yang dibongkar dari pesawat Eva Air tersebut.

“Setelah dibongkar, di dalam tas koper berwarna merah muda tersebut ditemukan kemasan yang dibungkus menggunakan kertas karbon warna biru,” katanya.

Atas kecurigaan tersebut, kata dia, ditemukan kristal putih yang dicurigai sebagai sabu-sabu. “Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sabu-sabu merupakan narkotika golongan satu dan pelaku diancam dengan penjara paling lama 15 tahun penjara dan pidana denda paling banyak Rp10 miliar,” katanya.

Ia mengatakan jika dalam barang bukti beratnya melebihi lima gram, maka pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun penjara dan denda maksimum Rp10 miliar ditambah sepertiga.

“Selain itu, pelaku juga dijerat dengan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50 juta,” katanya.

Ia menambahkan, selanjutnya tersangka dan barang bukti akan diserahkan kepada Direktorat Narkoba Polda Jawa Timur untuk dilakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut.

“Kami akan terus berupaya untuk memerangi peredaran narkoba yang ada di lingkungan Bandara Internasional Juanda Surabaya,” katanya.(*)
sumber: antara

Desember PBSI Sidoarjo Akan Gelar Kejuaraan Bulutangkis se-Jawa Bali

Pengurus Cabang Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Sidoarjo berencana menggelar kejuaraan bulutangkis antar klub se-Jawa Bali Desember mendatang.

Kepala bidang pertandingan PBSI Kabupaten Sidoarjo Syaiful Arif mengatakan, rencana tersebut masih tengah dimatangkan.

“Jika ajang tersebut digelar, rencananya akan diikuti setidaknya 54 klub se-Jawa Timur,” ungkapnya.

Di sisi lain, Harnadi Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Binpres) PBSI Sidoarjo menambahkan, waktu pelaksanaan memang belum bisa dipastikan karena saat ini beberapa ajang kejuaraan bulutangkis tengah berlangsung seperti Sirkuit Nasional Sinas Bulutangkis.

Sedangkan untuk nomor yang dipertandingkan diantaranya adalah kelompok usia dini, anak, pemula, remaja hingga dewasa. (Agustin/Rio)
sumber: rri

Menghamili Janda, Anggota Polres Sidoarjo Dilaporkan ke Propam

Bripka Dwi Mydi Arianto, anggota Satlantas Polres Sidoarjo dilaporkan ke Propam Polda Jatim oleh seorang janda bernama Sulistyowati yang tinggal di Krian, Kamis (24/10/2013) siang.

Janda dua anak yang juga menjadi Humas Rumah Sakit Mawardi Krian Sidoarjo ini melapor karena diterlantarkan oleh Bripka Mydi dalam keadaan hamil 7 bulan.

lapor-prompam

Mydi juga enggan bertanggung jawab atas perbuatannya.

“Saya berhubungan dengan dia sejak 6 tahun lalu. Dia hanya mengeksploitasi seks dan memanfaatkan saya untuk minta-minta uang, blackberry, dan sebagainya,” keluh wanita berjilbab ini didampingi pengacaranya, M Sholeh saat melapor ke Propam Polda Jatim.

Wanita yang mengalami cacat kaki ini mengaku sangat kecewa dengan perlakukan Mydi. Dia mengaku sudah banyak berkorban, tapi hanya ditipu dan dimanfaatkan saja oleh anggota Lantas tersebut.

Menurutnya, korban Mydi juga banyak. Sebelum kenal dengannya, Mydi sudah punya istri dan anak yang tinggal di Jombang.

Belakangan diketahui bahwa Mydi sudah meninggalkan istrinya yang bernama Citra itu.

Selain itu, masih kata Sulistyowati, Mydi juga sudah lama punya hubungan dengan wanita lain bernama Dani.
Dari hubungannya itu juga sudah punya anak besar. Dan baru beberapa bulan lalu, Mydi mengawini wanita tersebut.

“Jadi, saat berhubungan dengan saya itu dia juga punya hubungan dengan wanita lain. Semunya hanya digauli saja. Tidak ada yang dinikahi,” ungkapnya.

“Saya sendiri, berhubungan sejak tahun 2008 baru dinikahi pada November 2013 kemarin. Itupun hanya nikah siri,” sambungnya.

Sekarang, dalam keadaan hamil 7 bulan diterlantarkan. Karena itu, dia melapor ke Propam Polda Jatim.
sumber: Tribunnews

Page 113 of 385« First...102030...111112113114115...120130140...Last »

Instagram

Prakiraan Cuaca

Current conditions for Sidoarjo as of Fri, 30 Jan 2015 2:30 am WIT

Haze

24°

High: 31° Low: 24°

Haze

Feels like: 24 °C

Barometer: 982.05 mb and steady

Humidity: 89%

Visibility: 5 km

Dewpoint: 24 °C

Wind: 11.27 km/h

Sunrise: 5:29 am

Sunset: 5:56 pm

Powered by Yahoo! Weather

Jadwal Adzan Sidoarjo

Waktu sholat untuk Sidoarjo, Indonesia.

Kurs Mata Uang Asing

Download Android Apps


versi: 1.0
min OS: 4.1 Jelly Bean+